Jika Polemik Pembuktian Big Data Antara Luhut dan ICW Berujung Sengketa, Bagaimanakah Mekanismenya?



JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah kalangan mempertanyakan klaim Menko Marves terkait biga data 110 juta warga inginkan penundaan pemilu.

Pengamat Hukum Bivitri Susanti menyatakan, landasan bernegara tak mengacu pada penilaian kuantitatif.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan, dasar bernegara tidak didasari soal angka namun negara diatur oleh konstitusi.

Bivitri menambahkan, meskipun ada dorongan dari sejumlah pihak jika hal tersebuit bertentangan dengan konstitusi atau hak asasi manusia, maka permintaan tersebut tak perlu difasilitasi.

Wacana Penundaan Pemilu 2024 berbuntut panjang, sejumlah kalangan mempertanyakan klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut ada data 110 juta warga yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Klaim Luhut yang mengantongi big data 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda terus menuai kritikan

Baca Juga Unjuk Rasa Tolak Penundaan Pemilu Dan Kelangkaan Solar di https://www.kompas.tv/article/275956/unjuk-rasa-tolak-penundaan-pemilu-dan-kelangkaan-solar

Salah satunya dari ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, P3 berharap Menko Marves dapat menjelaskan secara detail soal 110 juta suara rakyat yang mengingikan pemilu ditunda.

Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal klaim big data 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 ditunda.

Puan menyebut, partainya juga punya big data soal pelaksanaan pemilu 2024, namun hasilnya berbeda dengan versi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski menuai banyak kritikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersikeras telah mengantongi big data warga pendukung penundaan pemilu 2024.

Meski demikian, Luhut enggan membukanya ke publik.

Lagi-lagi, sikap Luhut yang emoh untuk membuka big data pendukung penunda pemilu menuai kritikan.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/276500/jika-polemik-pembuktian-big-data-antara-luhut-dan-icw-berujung-sengketa-bagaimanakah-mekanismenya

source

20 thoughts on “Jika Polemik Pembuktian Big Data Antara Luhut dan ICW Berujung Sengketa, Bagaimanakah Mekanismenya?”
  1. Da lah luhut banyak x ngeles,tak bisa buktikan tak usah ngomong. Ni buat gaduh rakyat indonesia. Harusnya kalo buat gadoh tangkap aj, biar tau luhut negara ini bukan sesuka hati dia ngonong.

  2. Bukan big data yg sengketa tapi luhut yg menyesatkan ,melanggar aturan negara.
    N yg melanggar hrs copot n dpnjara.
    Rakyat puas.

  3. iyallh rakyat sj yg dihum yg blm jels salhmya. giliran pekbt pengusa. hukm g jaln
    indonesia ky negri silumn menakutkn

  4. yaa..hukum indonesia udh g benr…gimana pa polisi g takut perhitungn allh? tunggu aja akn tiba saat azb dtng.

  5. iyalh cepet luhut penjarakn hukm yg bett inalh mkr..penghianat. iyalh kssihn rizki sihab orng g salh dihukm. edan penguasa zalim jaht biafab.

  6. g usah belat belit krn yg punya sengkta luhut jgo belat belit. harus siapun ikut membntu menyelesain. krena luhut itu klo belut licin bhkn udah jadi belut uling..yg rjnya belut.

  7. Seandainya luhut bukan mentri,pasti kasusnya udah kelar dan udah ngeringkuk di dalam penjara jika rakyat biasa yg hoax nya sih..krn pelaku nya adalah lord luhut maka kasusnya masih muter2 gini2 aja

  8. Kalo informasi yg disampaikan itu informasi pribadi semestinya dia bilang terlebih dahulu atau dia jadi rakyat biasa dulu.

  9. benar & kebenaran, benar ke kanan, bisa di anggap salah sama kaum kiri, benar ke kiri juga bisa di anggap salah sama kaum kanan…!

  10. Setujuuu!! Bhw yg disampaikan ke ruang publik harus yg berdasar bukti, apalagi pejabat publik yg di lingkar kekuasaan

  11. Yang jelas pejabat publik gak boleh menyampaikan klim sepihak apa lagi bohong bit data ICW harus usut

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Captcha loading...