Big Data Penundaan Pemilu Ramai Diperbicangkan, Valid Kah? | Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne

    8
    32



    Jakarta, https://www.tvOnenews.com – Big Data Penundaan Pemilu Ramai Diperbicangkan, Valid Kah? | Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne

    Wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir, meski di tengah terbelahnya suara masyarakat dan elite politik terhadap wacana yang berpotensi memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo itu. Terbaru, publik menyoroti ihwal analisis big data yang digunakan oleh sejumlah elite politik dan para pejabat yang mendukung wacana itu. Mereka mengeklaim publik mendukung wacana itu.

    Saksikan live streaming tvOne hanya di https://www.tvonenews.com/live

    source

    Previous article¿Qué es Apache Kafka?
    Next articleเรียน Data Science ด้วยตัวเอง – Part I

    32 COMMENTS

    1. Tidak periode 3 kali tapi menunfa Pemilu sampai 1-3 tahun…
      Asraghfirullah ada2 aja akal2 anya. Ya Allah yang Maha mem bolak balik kan hati… bukakan pintu Taubat pada orang2 serakah akan kekuasaan dan pada orang2 dzolim dan selamatkanlah NKRI dari orang2 yang SERAKAH dan DZOLIM. Allahumma shally ala syayyidina Muhammad wa ala ali syayyidina Muhammad wa alhamdulillahi Robbil’alaamiin. Al-Fati’ah.

    2. Kalian masih mendukung Jokowi jadi 3 periode itu, dimana hebatnya Jokowi ?
      Tolong tunjukkan wahai manusia manusia penjahat demokrasi…
      1. Yang mengusulkan jabatan Presiden diperpanjang itu,adalah para politisi yang jahat,yang tidak cerdas. Sekiranya diperpanjang maknanya jabatannya ilegal/ tidak sah, karena tidak ada mandat dari rakyat. Ini yang perlu dipahami, ternyata politisi politisi kita ini politisi yang dungu semua.
      2. Jual tol untuk bayar hutang
      3. Bayar bunga hutang dengan hutang lagi,
      4. KPK dilemahkan
      5.Mantan koruptor dijadikan komisaris BUMN
      6.Kekayaan pejabat meningkat disaat kemiskinan meningkat
      7.TKA Cina terus masuk Indo,disaat pribumi banyak di PHK
      8.Mencoba mau merubah pancasila,menjadi trisila.
      9.gagal menempatkan kabinet yang kacau balau banyak kasusnya seperti berbisnis PCR,Vaksin dan obat obatan.
      10. Mengangkat Menag yang ilmunya pas pasan yang selalu membuat gaduh dgn masyarakat islam yang mayoritas umat islam.
      11. Gagal dalam menangani perekonomian,sehingga rakyat semakin menderita,semakin tertekan,semakin hancur ekonominya,dan tingkat pengangguran semakin membengkak.
      12. Harga harga barang semuanya naik drastis. Dimana hati nurani Jokowi ?

      13. Yang masih mendukung Jokowi jadi presiden tiga periode, dimana hebatnya Jokowi?
      14. Kenapa aparat kepolisian begitu jahat,menghajar mahasiswa yang demonstrasi, kalian itu digaji oleh duit rakyat , kalian tidak hati hati akan disumpah oleh rakyat, sehingga kalian akan diazab oleh Allah swt.
      Tolong dijelaskan wahai para dungu dungu…

    3. Apakah ……para intelektual Indonesia ini memahami inti makna negara Pancasila atw tdk…..??
      Padahal selalu bcr Pancasila..??
      Sementara nilai faham Pancasila dalam prinsip hukum .dan bernegara….selalu dapat dibawa kemana sja terkait tujuan kepentingan INDONESIA….sdh tentu TDK keluar jalur musyawarah mufakat dgn sistem yg ada antara kekuasaan yg sdh terbagi EKSEKUTIF/ LEGISLATIF/ YUDIKATIF……..utk tujuan penyelengaraan pemerintahan negara…..tentu dgn alasan yg dilihat secara musyawarah mufakat….diantara pemangku kekuasaan negara….ini faham negara Pancasila.. jika para intelektual Indonesia TDK sanggup memaknai negara Pancasila …? Ini sdh sangat terlalu naiff….sebab negara membentuk manusia Pancasila utk masuk kedalam kemerdekaan Indonesia yg dimaksudkan pada MUKADIMAH UUD45….*""

    4. Sudah lah mohon hentikan memblow up wacana ini yang hanya menjadi wadah debat kusir yg bikin gaduh saja.
      Pemilu 2024 tidak ditunda
      Anggota KPU yg sdh dilantik juga sdh mulai bekerja mempersiapkan hajatan besar ini.
      Presiden Joko Widodo artinya sudah tegas dan lugas menjalankan konstitusi.
      Lebih baik memberikan pemikiran produktif bagaimana agar bangsa ini kembali pulih seiring melandainya pandemi covid19.